Rahmat Aminudin mengusulkan Dedi Mulyadi sebagai kandidat Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. (Foto: dok. HajarBicara.com)
HajarBicara.com – Usulan agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dipertimbangkan sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia mencuat dari kalangan praktisi hukum. Rahmat Aminudin, S.H., advokat dan konsultan hukum asal Jakarta Barat, secara terbuka menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Rahmat menilai Dedi Mulyadi memiliki karakter kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat. Menurutnya, pengalaman dan pendekatan KDM dalam menangani persoalan sosial menjadi alasan mengapa namanya layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Melalui pernyataan terbukanya, Rahmat secara khusus meminta Presiden Prabowo memberikan ruang pertimbangan bagi Dedi Mulyadi sebagai salah satu kandidat.
Baca juga: Bukan Hanya Dokter, Perawat Juga Jadi Penentu Keselamatan Pasien di Rumah Sakit
“Kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, saya ingin menyampaikan satu aspirasi sederhana, tetapi menurut saya memiliki makna besar bagi masa depan bangsa: mohon pertimbangkan Dedi Mulyadi sebagai salah satu calon Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Rahmat kepada HajarBicara.com, Sabtu (14/11/2026).
KDM Dinilai Memiliki Kedekatan dengan Masyarakat
Rahmat berpandangan, Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan komunikasi politik, tetapi juga memahami persoalan masyarakat hingga tingkat bawah.
Ia menyoroti gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dikenal sering turun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan masyarakat, serta memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan sosial.
Menurut Rahmat, kedekatan dengan masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat kapasitas seorang pemimpin nasional.
Baca juga: Soroti 76 Ribu Ha Karhutla, IRI Indonesia Desak Pemerintah Tegakkan Hukum dan Cegah Deforestasi
“Rakyat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang pandai menyusun pidato di balik meja. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mau turun, mendengar keluhan, melihat kenyataan, dan mengambil tindakan. Kepemimpinan harus terasa manfaatnya, bukan hanya terdengar janji-janjinya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, posisi Wakil Presiden membutuhkan figur yang memiliki integritas, memahami tata kelola pemerintahan, mampu bekerja sama dengan Presiden, serta mempunyai komitmen menjaga persatuan nasional.
Minta Prabowo Tidak Hanya Melihat Konfigurasi Politik
Sebagai advokat sekaligus warga Jakarta Barat, Rahmat menilai penyampaian aspirasi mengenai kepemimpinan nasional merupakan bagian dari hak masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
Baca juga: IRI Indonesia Gandeng Pemimpin Gereja Papua Barat Daya, Dorong Isu Hutan Masuk Mimbar Khotbah
Ia berharap Presiden Prabowo tidak hanya mempertimbangkan konfigurasi politik dalam menentukan calon pengganti Wakil Presiden, tetapi juga memperhatikan rekam jejak, kapasitas, integritas, dan penerimaan masyarakat terhadap figur yang diusulkan.
Rahmat menegaskan bahwa gagasannya tidak dimaksudkan untuk merendahkan Gibran Rakabuming Raka ataupun tokoh politik lainnya.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pandangan tanpa harus membangun permusuhan politik.
“Pak Presiden Prabowo, sejarah kepemimpinan nasional tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, tetapi juga oleh siapa yang paling mampu memberikan manfaat bagi rakyat. Saya berharap Bapak membuka ruang pertimbangan bagi figur seperti Dedi Mulyadi,” tegasnya.
Penggantian Wapres Harus Mengikuti Mekanisme Konstitusi
Rahmat memahami bahwa usulan masyarakat tidak serta-merta menentukan siapa yang akan menduduki jabatan Wakil Presiden. Pengisian jabatan tersebut harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.
“Sebagai praktisi hukum, saya memahami bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh melampaui mekanisme konstitusi. Saya tidak sedang mendikte Presiden. Saya hanya menyampaikan pandangan sebagai warga negara bahwa KDM layak masuk dalam pertimbangan. Selebihnya merupakan kewenangan Presiden dan proses konstitusional yang berlaku,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Rahmat berharap usulan tersebut dapat menjadi bagian dari diskusi politik nasional yang sehat. Ia juga berharap Dedi Mulyadi mengetahui adanya aspirasi dari kalangan profesional yang melihat potensi kepemimpinannya untuk dipertimbangkan pada tingkat nasional.
“Saya mungkin bukan bagian dari lingkaran kekuasaan, tetapi saya percaya bahwa suara masyarakat tetap memiliki tempat dalam demokrasi. Sebab masa depan Indonesia bukan hanya milik elite politik, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
Rahmat menegaskan, usulan tersebut merupakan aspirasi pribadi sebagai warga negara dan praktisi hukum. Ia menyerahkan sepenuhnya proses pengisian jabatan Wakil Presiden kepada Presiden dan mekanisme konstitusi yang berlaku.
