Ilustrasi ruang tunggu klinik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat. (Foto: Unsplash)
Kemenkes Ubah Skema Klinik Kopdes Merah Putih, Tak Lagi Terintegrasi dengan Pustu
Hajarbicara.com – Rencana pembangunan klinik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mengalami perubahan skema. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini menyiapkan aturan baru yang mengatur penyelenggaraan fasilitas kesehatan tersebut setelah konsep pembangunan koperasi ditetapkan memiliki infrastruktur dan bangunan tersendiri.
Perubahan ini berdampak langsung pada pola pembiayaan hingga mekanisme operasional klinik KDMP. Jika sebelumnya fasilitas kesehatan tersebut direncanakan terintegrasi dengan Puskesmas Pembantu (Pustu), ke depan klinik akan berdiri sendiri dan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi fasilitas kesehatan swasta.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menjelaskan bahwa gagasan penyediaan klinik KDMP berawal dari rencana pembentukan tujuh gerai koperasi. Dalam konsep awal tersebut, klinik dan apotek direncanakan menjadi bagian dari unit usaha koperasi.
Namun, perkembangan kebijakan pembangunan koperasi membuat skema penyediaan layanan kesehatan ikut berubah.
Awalnya Klinik KDMP Terintegrasi dengan Pustu
Pada tahap awal, Kemenkes merancang penyelenggaraan klinik KDMP melalui model percontohan atau uji coba yang diintegrasikan dengan Pustu.
Skema tersebut dipilih untuk menyesuaikan kebutuhan layanan kesehatan sekaligus menekan biaya investasi atau capital expenditure (capex) dan biaya operasional atau operational expenditure (opex).
Pertimbangannya, pembangunan fasilitas kesehatan baru dari nol membutuhkan anggaran investasi dan biaya operasional yang cukup besar.
Baca juga: Bakti Kesehatan HUT ke-81 TNI Layani Puluhan Ribu Warga, Panglima TNI Apresiasi Pengabdian Prajurit
Pengaturan tahap awal ini sempat dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) yang secara khusus menjadi pedoman pelaksanaan uji coba klinik KDMP.
Infrastruktur Terpisah Mengubah Skema Klinik
Perubahan terjadi setelah terbit Instruksi Presiden (Inpres) kedua mengenai percepatan pembangunan koperasi.
Kebijakan tersebut menetapkan bahwa Kopdes Merah Putih harus memiliki infrastruktur dan bangunan sendiri yang terpisah dari fasilitas lainnya.
Konsekuensinya, klinik KDMP tidak lagi dapat menggunakan skema integrasi dengan Pustu seperti dalam rancangan awal.
Baca juga: Bukan Hanya Dokter, Perawat Juga Jadi Penentu Keselamatan Pasien di Rumah Sakit
Kebutuhan investasi dan biaya operasional klinik pun harus dihitung serta dikelola secara mandiri, terpisah dari fasilitas kesehatan milik pemerintah tersebut.
Klinik KDMP Mengikuti Aturan FKTP Swasta
Menyesuaikan perubahan tersebut, Kemenkes akan mengatur penyelenggaraan klinik KDMP berdasarkan ketentuan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) swasta.
Kemenkes juga tengah menyiapkan regulasi baru sebagai landasan penyelenggaraan klinik dengan skema yang telah diperbarui.
Sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan, KMK yang sebelumnya menjadi petunjuk teknis pelaksanaan percontohan klinik KDMP akan dicabut.
Dengan demikian, penyelenggaraan klinik Kopdes Merah Putih ke depan akan menggunakan kerangka aturan baru yang menyesuaikan konsep pembangunan koperasi dengan fasilitas kesehatan yang berdiri secara mandiri.
