B50 2027 Belum Diputuskan, ESDM Evaluasi Pasokan CPO dan Beban Insentif

Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan penjelasan terkait evaluasi mandatori biodiesel B50 untuk 2027 dalam konferensi industri kelapa sawit di Bali. (Foto: Istimewa)

Spread the love

Pemerintah Evaluasi Mandatori B50 untuk 2027, Kekhawatiran Pasokan CPO dan Beban Fiskal Mengemuka

Hajarbicara.com – Rencana penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada 2027 belum sepenuhnya diputuskan pemerintah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi kesiapan program tersebut, terutama terkait ketersediaan bahan baku, keberlanjutan industri sawit, hingga kemampuan keuangan negara.

Evaluasi tersebut akan dibahas dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Pemerintah ingin memastikan kebijakan peningkatan campuran biodiesel itu tidak menimbulkan persoalan baru bagi industri maupun perekonomian nasional.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, evaluasi diperlukan untuk mematangkan proyeksi kebijakan energi hijau pada 2027.

Baca juga: Polri Tegaskan Larangan Penggunaan Rokok Elektrik, Berlaku untuk Mabes hingga Polsek

Menurut Eniya, implementasi B50 harus mempertimbangkan kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi risiko finansial.

“Implementasi tahun depan juga harus mengkaji kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial,” ujarnya dalam acara Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC) ke-22 di Bali International Convention Centre (BICC), sebagaimana dikutip Sabtu (14/11/2026).

Eniya mengakui terdapat kekhawatiran bahwa penerapan B50 akan mengurangi ketersediaan bahan baku atau feedstock bagi industri sawit.

Meski demikian, dia memastikan pasokan bahan baku masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mandatori biodiesel hingga tahun depan. Dengan kondisi tersebut, pelaku industri diharapkan tetap dapat melakukan ekspor secara normal.

Baca juga: Eco Bhinneka Muhammadiyah Satukan Pemuda Lintas Iman untuk Selamatkan Lingkungan

Kendati demikian, ESDM belum akan menetapkan besaran campuran biodiesel secara terburu-buru. Pemerintah masih mengkaji berbagai risiko sebelum menentukan kebijakan final.

“Saya masih punya waktu satu bulan,” kata Eniya.

Hingga November 2026, realisasi penyaluran biodiesel domestik tercatat mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83 persen dari total alokasi sebesar 16,75 juta kiloliter.

Eniya juga menjelaskan, insentif biodiesel saat ini secara khusus diberikan untuk penggunaan pada sektor public service obligation (PSO). Sementara itu, permintaan biodiesel dari sektor non-PSO juga menunjukkan peningkatan.

Baca juga: Soroti 76 Ribu Ha Karhutla, IRI Indonesia Desak Pemerintah Tegakkan Hukum dan Cegah Deforestasi

Risiko Ekspor CPO dan Beban Insentif

Di tengah upaya mempercepat transisi energi, penerapan B50 juga memunculkan perhatian dari kalangan akademisi. Kebijakan tersebut dinilai membutuhkan instrumen mitigasi agar target energi terbarukan tidak justru menekan keuangan negara dan neraca perdagangan.

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat memaparkan, simulasi kuantitatif untuk periode 2027–2030 menunjukkan penerapan B50 dengan skema mandatori tetap (fixed mandate) berpotensi menghindari impor solar hingga 46,82 juta kiloliter.

Namun, manfaat tersebut memiliki konsekuensi ekonomi. Peningkatan kebutuhan biodiesel domestik berpotensi menyerap lebih banyak bahan baku sawit sehingga mengurangi volume ekspor crude palm oil (CPO). Selain itu, kebutuhan insentif untuk menutup selisih harga biodiesel PSO juga berisiko meningkat.

Achmad memperingatkan, penerapan mandatori secara kaku tanpa mekanisme penyesuaian dapat menahan volume ekspor sawit di kisaran 26,16 juta ton pada 2030.

Kondisi tersebut juga berpotensi membuat dana pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tidak lagi mencukupi untuk membiayai insentif biodiesel.

“Jika dipatok kaku tanpa mekanisme penyesuaian, simulasi menunjukkan volume ekspor sawit berpotensi tertahan di kisaran 26,16 juta ton pada 2030, sementara dana pungutan ekspor BPDP tidak lagi mencukupi untuk menutup beban insentif yang berisiko memicu defisit pendanaan,” ujar Achmad.

Karena itu, dia mengusulkan penerapan kebijakan B50 secara adaptif dengan batas pengaman fiskal dan pasokan bahan baku.

Melalui mekanisme tersebut, tingkat campuran biodiesel dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti perubahan harga pasar dan kemampuan pendanaan.

Dengan demikian, program biodiesel diharapkan tetap mendukung ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan impor solar, tanpa mengorbankan keberlanjutan industri sawit, ekspor, maupun stabilitas keuangan negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *