IRI Indonesia dan BPDLH jajaki kerja sama perlindungan hutan melalui pembiayaan lingkungan dan ekonomi masyarakat adat.

Hening Parlan, Fasilitator Nasional IRI Indonesia dalam IRI Indonesia Advisory Council Meeting di Jakarta, 16–17 November 2026. (Foto: IRI Indonesia/Fajar)

Spread the love

Menjaga Hutan Tak Cukup dengan Larangan, IRI Indonesia Gandeng BPDLH Dorong Hutan Lestari dan Kesejahteraan Warga

HajarBicara.com – Bayangkan sebuah desa yang berada di tengah kawasan hutan. Pepohonan tumbuh lebat, sungai mengalir, dan alam menyediakan berbagai sumber kehidupan. Namun, bagi masyarakat yang tinggal di sana, menjaga hutan bukan sekadar urusan menanam pohon atau mematuhi larangan menebang.

Ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, keluarga yang harus dinafkahi, serta masa depan anak-anak yang perlu diperjuangkan. Di sinilah persoalan pelestarian hutan menemukan tantangan sesungguhnya: bagaimana masyarakat bisa menjaga alam tanpa harus kehilangan kesempatan untuk hidup sejahtera?

Persoalan itu menjadi salah satu perhatian Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia ketika menjajaki kerja sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Baca juga: IRI Indonesia Serukan Aksi nyata Lintas Iman, Selamatkan Hutan, Bela Masyarakat Adat hingga Keadilan Ekologis

Dalam pertemuan bersama Dewan Penasihat (Advisory Council) IRI Indonesia di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Selasa (17/11/2026), Kepala BPDLH Dr. Joko Triharyanto menegaskan pentingnya membangun kemitraan untuk menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks.

“Posisinya bukan sharing, justru saya mencari mitra, mitra kerja sama,” kata Joko di hadapan anggota Dewan Penasihat IRI Indonesia.

Menurut dia, krisis iklim, krisis energi, tekanan terhadap sumber daya alam, hingga hilangnya keanekaragaman hayati bukan persoalan yang bisa diselesaikan satu lembaga sendirian.

Dibutuhkan kerja bersama, melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, komunitas keagamaan, lembaga internasional, hingga masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.

Baca juga: Soroti 76 Ribu Ha Karhutla, IRI Indonesia Desak Pemerintah Tegakkan Hukum dan Cegah Deforestasi

“Tidak bisa kita bekerja sendiri. Justru kita cari bagaimana kita bisa beraliansi sebanyak mungkin,” ujarnya.

Bagi IRI Indonesia, ajakan tersebut membuka ruang kolaborasi yang lebih luas. Sebab, selama ini perlindungan hutan kerap dibicarakan dari sudut pandang konservasi, sementara persoalan ekonomi masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan juga membutuhkan perhatian serius.

Hutan Lestari, Masyarakat Harus Sejahtera

Salah satu persoalan yang dibahas adalah bagaimana memastikan pembiayaan lingkungan benar-benar sampai kepada masyarakat di tingkat tapak.

Joko menjelaskan, BPDLH memiliki fleksibilitas mengelola pendanaan dari berbagai sumber, mulai dari kerja sama internasional, bilateral, filantropi, hingga lembaga keuangan pembangunan multilateral.

Dana tersebut dapat disalurkan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adat, komunitas lokal, individu, dan organisasi.

Dengan skema tersebut, pembiayaan lingkungan diharapkan tidak berhenti sebagai program atau kegiatan administratif. Dukungan harus bisa menjawab kebutuhan nyata masyarakat yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan hutan.

Namun, ada hal yang tidak boleh diabaikan: hak masyarakat.

Joko menekankan pentingnya penerapan safeguard atau perangkat pengaman sosial dan lingkungan berdasarkan praktik terbaik internasional. Mekanisme ini diperlukan agar pendanaan tidak menimbulkan konflik, merugikan masyarakat, atau melahirkan ketidakadilan baru.

Ia juga mengingatkan bahwa ekonomi karbon bukanlah tujuan akhir dari perlindungan lingkungan.

“Carbon itu bukan tujuan. Carbon itu adalah intervensi. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan,” tegasnya.

Pesan tersebut memberikan perspektif penting. Hutan memang memiliki nilai ekonomi, termasuk melalui potensi karbon. Namun, nilainya tidak berhenti pada angka atau transaksi karbon.

Baca juga: IRI Indonesia Gandeng Pemimpin Gereja Papua Barat Daya, Dorong Isu Hutan Masuk Mimbar Khotbah

Ada keanekaragaman hayati yang harus dipertahankan, ekosistem yang harus dilindungi, pengetahuan masyarakat adat yang perlu dihargai, serta sumber penghidupan warga yang harus dijaga keberlanjutannya.

Karena itu, BPDLH juga mendorong agar bantuan dan hibah tidak menjadi ketergantungan permanen.

Masyarakat yang masih membutuhkan penguatan kapasitas dapat memperoleh pendampingan. Setelah kelembagaan dan kegiatan ekonominya berkembang, mereka perlu didorong mengakses pembiayaan investasi agar mampu menjalankan usaha secara mandiri.

Program-program lingkungan pun diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam klaster yang membangun ekosistem pendanaan dan pemberdayaan berkelanjutan.

Gerakan Lintas Iman Harus Menghadirkan Perubahan

Gagasan tersebut sejalan dengan arah strategis IRI Indonesia pada 2027.

Fasilitator Nasional IRI Indonesia, Hening Parlan, mengatakan gerakan perlindungan hutan perlu memasuki tahap yang lebih nyata. Kesadaran ekologis yang selama ini dibangun harus diterjemahkan menjadi aksi kolektif yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

IRI Indonesia dan BPDLH jajaki kerja sama perlindungan hutan melalui pembiayaan lingkungan dan ekonomi masyarakat adat.
Kepala BPDLH Dr. Joko Triharyanto menjadi narasumber dalam IRI Indonesia Advisory Council Meeting, Jakarta, 16–17 November 2026, di Jakarta. (Foto: IRI Indonesia/Fajar)

Salah satu fokusnya adalah mengembangkan potensi ekonomi hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan warga yang tinggal di sekitarnya.

“Tahun 2027, kami ingin mulai melihat bagaimana hasil hutan atau hutan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan, dalam konteks membangun ekonomi masyarakat adat dan warga sekitar hutan,” ujar Hening.

Menurut dia, pengalaman dan perspektif BPDLH menjadi penting untuk merumuskan bentuk kemitraan yang tepat.

IRI Indonesia memiliki jaringan komunitas lintas agama yang dapat menjadi penghubung antara gerakan keagamaan, agenda perlindungan hutan, pemberdayaan masyarakat, dan peluang pendanaan lingkungan.

Pertemuan tersebut juga menghadirkan aktivis masyarakat adat Abdon Nababan dan Lishia Erza dari Koalisi Ekonomi Membumi (KEM).

Keduanya memberikan perspektif mengenai posisi masyarakat adat sebagai penjaga hutan sekaligus pentingnya membangun model ekonomi yang memungkinkan masyarakat memperoleh penghidupan tanpa merusak lingkungan.

Bagi IRI Indonesia, dialog tersebut bukan sekadar pertemuan untuk bertukar gagasan. Ada harapan agar pembicaraan dengan BPDLH berkembang menjadi kemitraan konkret yang mempertemukan kekuatan moral gerakan lintas iman dengan instrumen pendanaan dan pemberdayaan masyarakat.

Memasuki Fase 3 hingga 2029 dengan komitmen No Forest, No Future, IRI Indonesia ingin memperkuat kontribusi komunitas keagamaan dalam perlindungan hutan tropis dan pemenuhan hak masyarakat adat.

Pada akhirnya, menjaga hutan bukan hanya tentang berapa banyak pohon yang berhasil ditanam atau berapa luas kawasan yang berhasil dilindungi.

Ukuran keberhasilannya juga terletak pada kehidupan masyarakat yang semakin baik, hak-hak mereka yang terlindungi, dan terbukanya kesempatan ekonomi tanpa harus merusak alam.

Sebab, meminta masyarakat menjaga hutan tanpa memperhatikan kesejahteraan mereka bukanlah jawaban atas persoalan lingkungan.

Hutan harus tetap lestari, tetapi masyarakat yang hidup bersamanya juga harus memiliki masa depan.

No Forest, No Future.


Narahubung:

Doni – 081318908098
Suko – 081510767004.

Sumber: Humas IRI Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *