Fasilitator Nasional IRI Indonesia, Hening Parlan, dalam Indonesia Advisory Council Meeting di Jakarta, 16–17 November 2026. (Foto: IRI Indonesia/Fajar)
3 Poin Penting
-
IRI Indonesia mendorong gerakan lintas iman beralih dari kampanye kesadaran menjadi aksi nyata melindungi hutan.
-
Pengakuan hak masyarakat adat dan penguatan ekonomi komunitas menjadi fondasi penting keadilan ekologis.
-
IRI Indonesia menyiapkan lima jalur strategis untuk memperluas gerakan perlindungan hutan hingga 2029.
Dari Iman Menuju Aksi, IRI Indonesia Galang Gerakan Lintas Iman Selamatkan Hutan dan Bela Masyarakat Adat
HajarBicara.com – Hutan Indonesia tidak cukup diselamatkan dengan seremoni penanaman pohon atau kampanye penghijauan. Ketika deforestasi terus menjadi ancaman, masyarakat adat menghadapi persoalan pengakuan wilayah, dan komunitas sekitar hutan berjuang mempertahankan penghidupan, dibutuhkan gerakan yang lebih berani, terorganisasi, dan berpihak pada keadilan ekologis.
Perlindungan hutan harus menjadi perjuangan bersama. Bukan hanya urusan pemerintah atau aktivis lingkungan, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas lintas agama.
Semangat itulah yang dibawa Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia melalui IRI Indonesia Advisory Council Meeting pada 16–17 November 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.
Baca juga: Soroti 76 Ribu Ha Karhutla, IRI Indonesia Desak Pemerintah Tegakkan Hukum dan Cegah Deforestasi
Mengusung tema “Iman Menuju Aksi: Bersama Melindungi Hutan dan Menegakkan Keadilan Ekologis” (From Faith to Action: Protecting Forests and Advancing Environmental Justice), pertemuan tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk mengubah kepedulian menjadi kekuatan kolektif yang mampu mendorong perubahan nyata.
Pesan utamanya jelas: menjaga hutan tidak boleh berhenti pada wacana. Iman harus diwujudkan dalam tindakan, kepedulian harus berubah menjadi gerakan, dan komitmen harus menghasilkan perlindungan nyata bagi hutan serta masyarakat yang menggantungkan hidup padanya.
Fasilitator Nasional IRI Indonesia, Hening Parlan, menegaskan 2027 harus menjadi momentum perubahan arah gerakan. Saatnya meninggalkan pendekatan yang hanya berfokus pada peningkatan kesadaran menuju aksi kolektif yang menghasilkan dampak transformatif.
“Perlindungan hutan tidak boleh berhenti pada membangun kesadaran. Kita harus bergerak menuju aksi kolektif yang menghadirkan dampak nyata. Hutan harus tetap lestari sekaligus mampu menghidupi masyarakat adat dan komunitas di sekitarnya. Inilah saatnya iman diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk melindungi hutan dan menegakkan keadilan ekologis,” ujar Hening.

Baca juga: IRI Indonesia Gandeng Pemimpin Gereja Papua Barat Daya, Dorong Isu Hutan Masuk Mimbar Khotbah
Menurut dia, penguatan ekonomi masyarakat adat dan komunitas sekitar hutan harus menjadi agenda penting IRI Indonesia pada 2027. Sebab, konservasi tidak akan berkelanjutan apabila masyarakat yang menjaga hutan justru terus menghadapi kesulitan ekonomi.
Jangan Biarkan Penjaga Hutan Kehilangan Hak atas Wilayahnya
Salah satu persoalan mendasar dalam perlindungan hutan adalah belum optimalnya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.
Aktivis masyarakat adat Abdon Nababan mengingatkan, masyarakat adat bukan sekadar penghuni kawasan sekitar hutan. Mereka merupakan penjaga ekosistem yang memiliki pengetahuan, spiritualitas, hukum, kelembagaan, dan tradisi pengelolaan wilayah yang diwariskan lintas generasi.
Baca juga: Hemat Energi Bagian dari Agama? Ini Langkah PP Muhammadiyah
“Perlindungan ekosistem alami yang paling murah dan efektif adalah dengan melindungi pelindung hutan, yaitu masyarakat adat dan kearifan tradisionalnya,” tegas Abdon.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa menyelamatkan hutan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan mengakui hak masyarakat adat.
Hutan bukan sekadar hamparan pepohonan atau komoditas ekonomi. Di dalamnya terdapat ruang hidup, identitas budaya, sumber pangan, obat-obatan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat.
Karena itu, pengakuan wilayah adat dan perlindungan kearifan lokal harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi menjaga hutan tropis dan keanekaragaman hayati Indonesia.
Dukungan terhadap gerakan ekologis lintas iman juga disampaikan Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar. Ia mengingatkan bahwa perbedaan agama bukan alasan untuk berjalan sendiri-sendiri dalam menjaga bumi.
Melalui gagasan One Earth, Many Religions atau satu bumi, banyak agama, Gugun menegaskan seluruh umat beragama memiliki tanggung jawab bersama merawat bumi sebagai rumah kehidupan.
Ia juga menjelaskan kebijakan ekoteologi Kementerian Agama yang diarahkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai ekologis ke dalam pendidikan, kehidupan keagamaan, dan praktik keseharian umat.
Sementara itu, anggota Dewan Penasihat IRI Indonesia dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Aloysius Budi Purnomo Pr., mengingatkan bahwa hutan merupakan ekosistem yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat.
Prinsip conserving while using menjadi salah satu pendekatan yang mengemuka dalam diskusi. Pemanfaatan sumber daya alam harus berjalan seiring dengan konservasi. Kepentingan ekonomi tidak boleh mengorbankan masyarakat maupun ekosistem yang menjadi penopang kehidupan.
Hutan Harus Menghidupi, Bukan Mengorbankan Masyarakat
Perjuangan menyelamatkan hutan juga membutuhkan keadilan ekonomi. Masyarakat tidak bisa terus-menerus diminta menjaga hutan tanpa kepastian penghidupan yang layak.
Dewan Pengurus Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), Lishia Erza, menekankan pentingnya membangun model ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi komunitas penjaga hutan.
“Amanah menjaga ciptaan tidak bisa dijalankan dengan perut lapar. Hutan hanya akan dijaga kalau menjaganya lebih menghidupi daripada menebangnya,” ujar Lishia.
Ia menjelaskan, jejaring lintas iman memiliki tiga modal penting untuk membangun ekonomi berbasis hutan, yakni kepercayaan, pasar, dan dana sosial.
Kepercayaan menjadi fondasi legitimasi di tingkat komunitas. Pasar dapat dikembangkan melalui pesantren, sekolah, rumah sakit, dan lembaga keagamaan.
Sementara itu, zakat, wakaf, kolekte, dan dana punia berpotensi menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi berbagai inisiatif ekonomi masyarakat.
Gagasan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hutan membutuhkan perubahan cara pandang. Masyarakat tidak boleh hanya dijadikan objek program konservasi, tetapi harus menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari ekonomi yang berkelanjutan.
Dukungan pembiayaan juga menjadi perhatian Kepala Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Dr. Joko Triharyanto. Ia membuka peluang kerja sama dengan jejaring lintas iman untuk memperluas dukungan bagi aksi perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
“Posisinya bukan sharing, justru saya mencari mitra, mitra kerja sama,” kata Joko.
Menurut dia, persoalan lingkungan, perubahan iklim, dan pengelolaan sumber daya alam tidak mungkin diselesaikan oleh satu lembaga. Kolaborasi multipihak dibutuhkan agar perlindungan hutan menghasilkan manfaat ekologis sekaligus sosial dan ekonomi.
Konsolidasi Gerakan, Targetkan Perubahan hingga 2029

IRI Indonesia tidak ingin agenda perlindungan hutan berhenti sebagai komitmen moral. Pertemuan Dewan Penasihat tersebut juga menjadi ruang untuk mengevaluasi capaian dan tantangan sepanjang 2026 sekaligus menyusun arah gerakan periode 2027–2029.
Dalam pemaparannya, Hening Parlan menyampaikan lima jalur strategis yang menjadi landasan pengembangan gerakan, yaitu Act, Campaign, Advocate, Institutionalize, dan Scale Up.
Kelima jalur tersebut mencakup aksi nyata di tingkat komunitas, kampanye publik, advokasi kebijakan, penguatan kelembagaan, serta perluasan model gerakan agar dampaknya semakin luas dan berkelanjutan.
Para anggota Dewan Penasihat memberikan dukungan, masukan, serta kesediaan berkontribusi berdasarkan keahlian, pengalaman, dan jejaring masing-masing.
Enam area kontribusi strategis juga menjadi perhatian, meliputi ekonomi hutan dan penghidupan masyarakat, pendidikan berbasis keagamaan, kampanye dan komunikasi publik, advokasi kebijakan, penguatan kelembagaan dan kemitraan strategis, serta aksi komunitas dan perlindungan hutan.
Pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi strategis, prioritas advokasi, serta rumusan rencana kerja IRI Indonesia untuk 2027 yang dilengkapi target, indikator kinerja, dan mekanisme tindak lanjut.
Memasuki Fase 3 hingga 2029 dengan komitmen No Forest, No Future, IRI Indonesia mendorong penguatan kepemimpinan kolektif dan kolaborasi lintas sektor.
Sebab, masa depan hutan tidak bisa dipisahkan dari masa depan manusia. Ketika hutan rusak, ruang hidup masyarakat terancam. Ketika hak masyarakat adat diabaikan, penjaga ekosistem kehilangan perlindungan.
Kini, tantangannya bukan lagi sekadar mengajak orang peduli terhadap hutan. Tantangannya adalah menyatukan kekuatan, memperjuangkan hak, membangun ekonomi yang adil, dan memastikan komitmen perlindungan lingkungan benar-benar diwujudkan.
No Forest, No Future. Tidak ada masa depan tanpa hutan yang terlindungi dan masyarakat yang berdaulat atas ruang hidupnya.
Sumber: IRI Indonesia
