Ketua DPD GPN 08 Sulawesi Utara, Johnra Tiwow, meminta penanganan polemik yang menyeret Dirreskrimum Polda Sulut, Kombes Pol. Suryadi, dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan fakta hukum. (Foto: dok. HajarBicara.com)
GPN 08 Sulut Minta Polda Buka Fakta Polemik Kombes Suryadi, Johnra Tiwow: Jangan Ada yang Ditutup-tutupi
Hajarbicara.com – Transparansi menjadi hal penting untuk menyelesaikan polemik dugaan permintaan uang miliaran rupiah dalam penanganan perkara sengketa tanah di Manado yang menyeret nama Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol. Suryadi.
Ketua DPD Gerakan Persatuan Nasional 08 (GPN 08) Sulawesi Utara, Johnra Tiwow, meminta seluruh pihak mengedepankan keterbukaan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Johnra menyampaikan pandangan tersebut kepada awak media, Selasa (17/11/2026). Ia menegaskan, setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa secara serius, tetapi hasil pemeriksaannya juga harus didasarkan pada fakta dan disampaikan secara transparan.
Baca juga: Kasus Tiga Keping Emas di Bandara Sam Ratulangi, Polisi dan Imigrasi Beda Keterangan, Ada Apa?
“Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kejelasan. Jangan sampai muncul berbagai tuduhan, tetapi fakta yang sebenarnya tidak pernah dibuka secara utuh. Kami meminta persoalan ini diperiksa secara profesional agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujar Johnra.
Menurutnya, laporan masyarakat harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme pengawasan terhadap institusi kepolisian. Namun, pihak yang dilaporkan juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi dan memperoleh pemeriksaan yang adil.
KETERBUKAAN PENTING UNTUK MENJAGA KEPERCAYAAN PUBLIK
Johnra mengatakan DPP GPN 08 Sulawesi Utara bersama DPD GPN 08 Sulut mendukung penyelesaian polemik tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ia juga menilai pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri merupakan bagian penting untuk mengungkap kebenaran atas dugaan yang berkembang.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus mampu menjawab substansi laporan, termasuk keterangan para pihak dan proses penanganan perkara sengketa tanah yang dipersoalkan.
“Kami mendukung pemeriksaan Propam berjalan secara independen dan transparan. Jika memang ada pelanggaran, harus ditindak sesuai aturan. Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, hal itu juga harus dijelaskan kepada publik agar tidak ada pihak yang terus dirugikan oleh opini yang belum teruji,” katanya.
Dalam polemik tersebut, Kompol Arie Prakoso selaku Kasubdit Harda Polda Sulut diberitakan telah membantah tudingan adanya permintaan dana operasional.
Sementara itu, Kombes Pol. Suryadi juga menyampaikan bantahan dan penjelasan terkait proses penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang berkaitan dengan putusan praperadilan dan gelar perkara khusus di Bareskrim Polri.
Bagi GPN 08 Sulut, seluruh keterangan tersebut perlu menjadi bagian dari proses klarifikasi dan pemeriksaan agar persoalan dapat dilihat secara menyeluruh.
GPN 08 SULUT TEGASKAN DUKUNGAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
Lebih lanjut, Johnra menegaskan bahwa dukungan organisasinya kepada Kombes Pol. Suryadi tidak dimaksudkan untuk menghalangi proses pemeriksaan maupun penegakan hukum.
Sebaliknya, GPN 08 Sulut menginginkan agar seluruh proses berjalan berdasarkan bukti, tidak tebang pilih, dan bebas dari tekanan opini.
Ia juga mengingatkan agar tuntutan pencopotan pejabat kepolisian tidak mendahului hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak meminta siapa pun dibebaskan dari tanggung jawab hukum. Kalau terbukti melakukan pelanggaran, silakan diproses sesuai ketentuan. Tetapi jangan menjatuhkan kesimpulan atau meminta tindakan tertentu sebelum pemeriksaan selesai. Hukum harus berdiri di atas fakta dan bukti,” tegas Johnra.
Ia berharap Polda Sulawesi Utara dan Propam Mabes Polri dapat memberikan penjelasan yang terbuka mengenai perkembangan penanganan persoalan tersebut sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut Johnra, keterbukaan dan profesionalisme merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Pada akhirnya, yang harus kita jaga adalah keadilan dan kepercayaan masyarakat. Jangan sampai persoalan yang belum terungkap seluruh faktanya justru menimbulkan perpecahan dan ketidakpercayaan. Kami ingin penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan bermartabat,” pungkasnya.
DPD GPN 08 SULAWESI UTARA
Mengawal Keadilan, Menjaga Persatuan, dan Mendukung Penegakan Hukum yang Profesional.
