Hajarbicara. Ketua DPRD Kabupaten Talaud menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Talaud harus diterima dengan lapang dada dan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan ke depan.
Menurutnya, setelah sembilan kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), turunnya opini menjadi WDP bukanlah sesuatu yang harus disikapi secara berlebihan ataupun dijadikan ajang saling menyalahkan.
“Pada prinsipnya, kita harus mengakui dan menerima hasil pemeriksaan BPK dengan lapang dada. Dari sembilan kali memperoleh opini WTP kemudian turun menjadi WDP, tentu hal ini menjadi dorongan nyata bagi kita semua untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dirinya memandang opini WDP bukan sebagai sebuah kegagalan, melainkan sebagai bahan introspeksi yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Saya mengapresiasi kerja keras Pemerintah Daerah selama ini. Namun, catatan-catatan yang diberikan oleh BPK harus menjadi cambuk semangat bagi kita semua agar tata kelola keuangan daerah ke depan semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketua DPRD juga menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada BPK atas pelaksanaan audit yang objektif dan profesional. Ia menilai masih terdapat beberapa catatan teknis yang perlu dibenahi, namun hal tersebut merupakan bagian dari proses pendewasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya sangat menghargai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan menerimanya dengan lapang dada. Memang masih ada beberapa catatan teknis yang perlu diperbaiki, tetapi saya optimistis bahwa ini merupakan proses pendewasaan yang akan membuat tata kelola pemerintahan kita menjadi lebih baik,” tambahnya.
Sebagai lembaga mitra pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Talaud menyatakan siap bersinergi dengan pihak eksekutif untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK demi tercapainya opini WTP pada tahun mendatang.
“Oleh sebab itu, saya selaku Ketua DPRD siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang ada. Saya optimistis, dengan komitmen dan kerja sama yang baik, tahun depan kita dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat opini WDP secara objektif sebagai bagian dari evaluasi yang konstruktif, bukan sebagai alasan untuk memperkeruh suasana dengan saling menyalahkan.
“Mari kita jadikan catatan dan rekomendasi BPK sebagai panduan bersama untuk melakukan pembenahan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Talaud yang kita cintai,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Talaud akan meningkatkan fungsi pengawasan agar seluruh rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah.
“Sekarang saatnya kita fokus melakukan pembenahan dan perbaikan. Tidak perlu saling menyalahkan. Kalau kita mencintai daerah ini, mari kita topang dengan doa, dukungan, serta semangat bersama untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Saya berterima kasih kepada BPK atas audit yang objektif dan kepada Pemerintah Daerah atas segala upaya serta kinerja yang telah dilakukan selama ini,” pungkasnya.
