Hajarbicara.com – Ada satu pertanyaan yang sejak lama menggema dalam ruang diskusi kebangsaan Indonesia: bagaimana mungkin sebuah wilayah yang dianugerahi kekayaan alam melimpah justru masih bergulat dengan kemiskinan dan ketimpangan? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita berbicara tentang Papua.
Di ujung timur Indonesia, Papua berdiri sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama masih menyimpan berbagai persoalan kesejahteraan yang belum terselesaikan.
Papua bukan sekadar wilayah geografis. Papua adalah cermin yang memantulkan wajah pembangunan Indonesia secara utuh. Di satu sisi, tanahnya yang subur, hutan yang luas, kekayaan laut yang melimpah, serta potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata yang besar menjadikannya salah satu kawasan paling kaya sumber daya alam di negeri ini.
Namun di sisi lain, berbagai indikator sosial menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Papua masih hidup dalam keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan kesejahteraan ekonomi.
Heboh Video Pria Berenang di Kolam Bundaran HI, Satpol PP Ungkap Fakta Sebenarnya
Kondisi ini menghadirkan sebuah paradoks yang sulit diabaikan. Kekayaan alam yang seharusnya menjadi fondasi kesejahteraan justru belum sepenuhnya mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal dan tumbuh di atas tanah tersebut.
Persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada bagaimana sumber daya itu dikelola dan untuk siapa manfaatnya diberikan.
Dalam beberapa dekade terakhir, jutaan hektare lahan di Tanah Papua telah dialokasikan untuk berbagai kepentingan ekonomi berbasis lahan, mulai dari perkebunan kelapa sawit, proyek tebu skala besar, hingga hutan tanaman industri.
Di atas kertas, berbagai investasi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan.
Namun dalam praktiknya, manfaat yang diterima masyarakat lokal sering kali tidak sebanding dengan besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan.
Di Tanah Papua, Ketahanan Pangan Tidak Dimulai dari Teknologi, tetapi dari Adat
Tidak sedikit masyarakat adat yang merasa tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan terkait wilayah yang secara turun-temurun mereka kelola.
Hutan yang selama ratusan tahun menjadi sumber pangan, obat-obatan, serta identitas budaya perlahan berubah menjadi kawasan produksi komoditas. Sementara hasil ekonominya sebagian besar mengalir ke luar daerah, bahkan ke luar negeri.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Papua Pegunungan mencapai 32,97 persen. Papua Tengah mencatat angka 27,6 persen, sedangkan Papua Barat berada di angka 21,09 persen. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional yang berada pada kisaran 8 hingga 9 persen.
Fakta ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang merata bagi masyarakat setempat.
Meriah Sejak Hari Pertama! HUT ke-403 Kota Manado Resmi Dimulai di Malalayang Beach Walk
Di sinilah letak ironi yang sesungguhnya. Jika tanah Papua mampu menghasilkan keuntungan besar ketika dikelola dalam skala industri, mengapa masyarakat yang hidup di atas tanah tersebut masih banyak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit? Pertanyaan ini bukan sekadar kritik, melainkan panggilan untuk mengevaluasi model pembangunan yang selama ini diterapkan.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa investasi menghadirkan sejumlah manfaat. Jalan dibangun, aktivitas ekonomi meningkat, dan lapangan pekerjaan tercipta.
Namun pertanyaannya adalah siapa yang paling banyak menikmati manfaat tersebut? Dalam banyak kasus, tenaga kerja terampil didatangkan dari luar daerah, sementara masyarakat lokal hanya memperoleh posisi dengan keterampilan rendah dan upah terbatas.
Infrastruktur yang dibangun lebih sering mendukung distribusi hasil produksi dibandingkan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di kampung-kampung sekitar.
Lebih dari itu, tanah bagi masyarakat Papua bukan sekadar aset ekonomi. Tanah adalah identitas, sejarah, ruang hidup, dan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya mereka. Ketika tanah adat beralih fungsi tanpa keterlibatan penuh masyarakat pemilik hak ulayat, yang hilang bukan hanya ruang produksi, tetapi juga ruang kehidupan.
Diplomatic Reception Filipina Digelar di Manado, Kapolresta Hadir Bersama Forkopimda
Kehilangan tanah berarti kehilangan sumber pangan tradisional, kehilangan hubungan sosial yang terbangun selama generasi, bahkan kehilangan sebagian identitas budaya yang diwariskan oleh leluhur.
Akibatnya, banyak masyarakat yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan hidup melalui sistem ekonomi subsisten justru menjadi rentan secara ekonomi ketika sumber penghidupan tradisional mereka hilang.
Mereka mungkin tidak tercatat miskin sebelumnya, tetapi menjadi miskin ketika harus bergantung sepenuhnya pada sistem ekonomi pasar tanpa modal dan akses yang memadai.
Karena itu, sudah saatnya pembangunan Papua ditempatkan dalam perspektif yang lebih adil dan berkelanjutan. Masyarakat adat tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki hak menentukan masa depan wilayahnya sendiri.
Pengelolaan sumber daya alam harus melibatkan mereka secara nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
Model pembangunan yang lebih inklusif dapat diwujudkan melalui pengakuan hak-hak masyarakat adat, penguatan koperasi lokal, pengembangan usaha berbasis komunitas, serta penerapan skema kemitraan yang memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat setempat.
Perusahaan yang beroperasi di Papua harus didorong untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan adanya transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal, serta pembagian manfaat yang lebih adil.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah juga menjadi faktor penting. Dana yang masuk ke daerah harus benar-benar diterjemahkan menjadi layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tanpa tata kelola yang baik, kekayaan yang besar hanya akan menjadi angka dalam laporan keuangan tanpa memberikan perubahan nyata bagi kehidupan warga.
Pada akhirnya, persoalan Papua bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan persoalan keadilan. Selama masyarakat yang hidup di atas tanah kaya itu belum merasakan manfaat yang setara dari kekayaan yang dimiliki, selama itu pula paradoks Papua akan terus ada.
Papua tidak kekurangan sumber daya. Papua tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menghadirkan model pembangunan yang menempatkan masyarakat Papua sebagai pemilik utama masa depannya sendiri.
Ketika kekayaan alam dikelola dengan adil, berpihak kepada masyarakat lokal, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan, kesejahteraan bukan lagi sekadar harapan. Ia akan menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Papua.
Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa banyak sumber daya yang diekspor, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat yang hidup di atas tanah yang kaya tersebut.
Papua telah lama memberi banyak bagi Indonesia. Kini saatnya pembangunan benar-benar memberi kembali kepada Papua.
Oleh: Aqela Amaliyyah
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Agribisnis
